UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA DJPK Kemenkeu

Undang Undang Republik Indonesia Djpk Kemenkeu-PDF Download

  • Date:27 May 2020
  • Views:19
  • Downloads:0
  • Pages:124
  • Size:417.11 KB

Share Pdf : Undang Undang Republik Indonesia Djpk Kemenkeu

Download and Preview : Undang Undang Republik Indonesia Djpk Kemenkeu


Report CopyRight/DMCA Form For : Undang Undang Republik Indonesia Djpk Kemenkeu


Transcription:

f bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah. diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun. 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu. disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah, g bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam huruf a huruf b huruf c huruf d huruf e dan, huruf f perlu membentuk Undang Undang tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah, Mengingat Pasal 5 ayat 1 Pasal 18 Pasal 18A Pasal 18B Pasal 20 ayat.
2 Pasal 22D dan Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945,Dengan Persetujuan Bersama. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. MEMUTUSKAN, Menetapkan UNDANG UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI. KETENTUAN UMUM,Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan. 1 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas. wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan. pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,2 Pemerintah. 2 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah. adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang,kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar,Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan. pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan,Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan. Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya. dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik, Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang.
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,4 Pemerintah Daerah adalah gubernur bupati atau. walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur,penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya, disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 6 Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau. bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah. 7 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang. perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai. dengan peraturan perundang undangan, 8 Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan.
yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan atau daerah,kabupaten kota dengan persetujuan bersama Kepala. 9 Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur. dan atau Peraturan Bupati Walikota, 10 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah. kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang. pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan. Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan, secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat, 11 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang. merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha,maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi.
perseroan terbatas perseroan komanditer perseroan,lainnya badan usaha milik negara BUMN atau badan. usaha milik daerah BUMD dengan nama dan dalam,bentuk apa pun firma kongsi koperasi dana pensiun. persekutuan perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga. dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi. kolektif dan bentuk usaha tetap, 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan. dan atau penguasaan kendaraan bermotor, 13 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda.
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan. darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor. atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah. suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat. alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya. menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara. permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di. 14 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas. penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat. perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan. yang terjadi karena jual beli tukar menukar hibah,warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. 15 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas. penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, 16 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis. bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk,kendaraan bermotor. 17 Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan. dan atau pemanfaatan air permukaan, 18 Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada. permukaan tanah tidak termasuk air laut baik yang,berada di laut maupun di darat.
19 Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang. dipungut oleh Pemerintah, 20 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan. oleh hotel,21 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa. penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya. dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel,losmen gubuk pariwisata wisma pariwisata. pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sepuluh. 22 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang. disediakan oleh restoran, 23 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau. minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga. rumah makan kafetaria kantin warung bar dan,sejenisnya termasuk jasa boga katering.
24 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 25 Hiburan adalah semua jenis tontonan pertunjukan. permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan. dipungut bayaran, 26 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 27 Reklame adalah benda alat perbuatan atau media yang. bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan,komersial memperkenalkan menganjurkan. mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum,terhadap barang jasa orang atau badan yang dapat. dilihat dibaca didengar dirasakan dan atau dinikmati. 28 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan. tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun. diperoleh dari sumber lain, 29 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan,bumi untuk dimanfaatkan.
30 Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan. logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam, peraturan perundang undangan di bidang mineral dan. 31 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat. parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan. dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai,suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan. kendaraan bermotor, 32 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan. yang tidak bersifat sementara, 33 Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau. pemanfaatan air tanah, 34 Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah.
atau batuan di bawah permukaan tanah, 35 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan. pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. 36 Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga, collocalia yaitu collocalia fuchliap haga collocalia maxina. collocalia esculanta dan collocalia linchi, 37 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki. dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau. Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan. usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan, 38 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan. perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten kota. 39 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau. dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. pedalaman dan atau laut, 40 Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP.
adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual. beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat. transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan. harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan. baru atau NJOP pengganti, 41 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak. atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, 42 Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah. perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan, diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh. orang pribadi atau Badan, 43 Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas. tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di. atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang di. bidang pertanahan dan bangunan, 44 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat.
dikenakan Pajak, 45 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi. pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang undangan,perpajakan daerah. 46 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 satu bulan kalender. atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan. Kepala Daerah paling lama 3 tiga bulan kalender yang. menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 47 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 satu. tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan. tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, 48 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada.
suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau. dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan,peraturan perundang undangan perpajakan daerah. 49 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari. penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi. penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang. sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan,penyetorannya. 50 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya. disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak. digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau,pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek. pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan,ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 51 Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya. disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib. Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi. dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, 52 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat.
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak. yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau. telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui. tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 53 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat. SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan,besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 54 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya. disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk,memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib. 55 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang, selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan. pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran. pokok pajak besarnya sanksi administratif dan jumlah. pajak yang masih harus dibayar, 56 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat, ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah. pajak yang telah ditetapkan, 57 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya. disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang, menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan. jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak. ada kredit pajak,58 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang. selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan. pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran, pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada.
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 59 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat. STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau. 60 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang. membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam. peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang. terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak. Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah, Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Nihil Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Surat. Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan atau. Surat Keputusan Keberatan, 61 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas. keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak. Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah, Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
Nihil Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau. terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. yang diajukan oleh Wajib Pajak, 62 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak. Menetapkan UNDANG UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan 1 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

Related Books