PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN jdih kkp go id

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Jdih Kkp Go Id-PDF Download

  • Date:14 Sep 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:412
  • Size:2.22 MB

Share Pdf : Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Jdih Kkp Go Id

Download and Preview : Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Jdih Kkp Go Id


Report CopyRight/DMCA Form For : Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Jdih Kkp Go Id


Transcription:

c bahwa organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan. dan Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. dalam surat Nomor B 28 M KT 01 2017 tanggal 27, Januari 2017 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan, d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan. Mengingat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina. Hewan Ikan dan Tumbuhan Lembaran Negara Republik,Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3482, 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang. Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 5073. 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem. Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4660.
4 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang,Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4739 sebagaimana telah diubah dengan Undang. Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas,Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang,Kementerian Negara Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 6 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 5603. 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya. Ikan dan Petambak Garam Lembaran Negara Republik,Indonesia Tahun 2016 Nomor 68 Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5870,8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang.
Organisasi Kementerian Negara Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8. 9 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111 sebagaimana. telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan, Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2017 Nomor 5,MEMUTUSKAN, Menetapkan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN,DAN PERIKANAN.
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI, 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya. disebut KKP berada di bawah dan bertanggung jawab,kepada Presiden. 2 KKP dipimpin oleh Menteri,KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk. membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2 KKP menyelenggarakan fungsi,a perumusan dan penetapan kebijakan di bidang. pengelolaan ruang laut pengelolaan konservasi dan, keanekaragaman hayati laut pengelolaan pesisir dan.
pulau pulau kecil pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya penguatan daya saing. dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan,peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan. perikanan serta pengawasan pengelolaan sumber daya. kelautan dan perikanan, b pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut. pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut. pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil pengelolaan. perikanan tangkap pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan. dan perikanan peningkatan keberlanjutan usaha, kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan.
sumber daya kelautan dan perikanan,c pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas. pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut. pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil pengelolaan. perikanan tangkap pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan. dan perikanan peningkatan keberlanjutan usaha, kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan. sumber daya kelautan dan perikanan, d pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan.
pengembangan sumber daya manusia kelautan dan, e pelaksanaan perkarantinaan ikan pengendalian mutu. keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, f pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan. perikanan terpadu, g pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada. seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP, h pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di. lingkungan KKP, i pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi.
tanggung jawab KKP dan, j pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP. SUSUNAN ORGANISASI,KKP terdiri atas,a Sekretariat Jenderal. b Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,c Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. d Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,e Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk. Kelautan dan Perikanan, f Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan.
dan Perikanan,g Inspektorat Jenderal, h Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan. i Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan,Keamanan Hasil Perikanan. j Staf Ahli Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya,k Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan. Antarlembaga dan,l Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut. SEKRETARIAT JENDERAL,Bagian Kesatu,Kedudukan Tugas dan Fungsi.
1 Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2 Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi. pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan. administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 Setjen menyelenggarakan fungsi,a koordinasi kegiatan KKP. b koordinasi dan penyusunan rencana program dan,anggaran KKP. c pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang. meliputi ketatausahaan kepegawaian keuangan,kerumahtanggaan kerja sama hubungan masyarakat. arsip dan dokumentasi KKP, d pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
e koordinasi dan penyusunan peraturan perundang,undangan serta pelaksanaan advokasi hukum. f pengelolaan barang milik kekayaan negara dan layanan. pengadaan barang jasa pemerintah dan, g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedua,Susunan Organisasi,Setjen terdiri atas. a Biro Perencanaan,b Biro Sumber Daya Manusia Aparatur. c Biro Hukum dan Organisasi,d Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
e Biro Keuangan,f Biro Umum dan,g Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga,Biro Perencanaan, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi. penyusunan rencana program dan anggaran lintas sektor dan. luar negeri pengelolaan kinerja KKP serta monitoring. evaluasi dan laporan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 9 Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi,a penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian. perencanaan kebijakan umum pembangunan kelautan, dan perikanan serta kebijakan terpadu di bidang kelautan. dan perikanan perencanaan lintas sektor dan kegiatan. dengan pendanaan luar negeri di bidang kelautan dan. b penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian, rencana kerja rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Negara APBN KKP serta analisis formulasi dan,perencanaan dana transfer bidang kelautan dan. c penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian,rencana kinerja KKP. d pelaksanaan analisis data monitoring supervisi evaluasi. dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan,pembangunan kelautan dan perikanan dan. e pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro,Biro Perencanaan terdiri atas. a Bagian Perencanaan Umum,b Bagian Perencanaan Program dan Anggaran.
c Bagian Pengelolaan Kinerja dan,d Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan. penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian, perencanaan kebijakan umum pembangunan kelautan dan. perikanan serta kebijakan terpadu di bidang kelautan dan. perikanan perencanaan lintas sektor dan kegiatan dengan. pendanaan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan dan. tata usaha biro, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 12 Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan,a penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan. penyerasian perencanaan kebijakan umum pembangunan. kelautan dan perikanan serta kebijakan terpadu di bidang. kelautan dan perikanan,b penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan.
penyerasian perencanaan lintas sektor dan kegiatan. dengan pendanaan luar negeri serta integrasi dukungan. sektor lain di bidang kelautan dan perikanan dan, c pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta. pengelolaan kinerja biro,Bagian Perencanaan Umum terdiri atas. a Subbagian Perencanaan Kebijakan Terpadu, b Subbagian Perencanaan Lintas Sektor dan Luar Negeri. c Subbagian Tata Usaha, 1 Subbagian Perencanaan Kebijakan Terpadu mempunyai. tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,penyusunan dan penyerasian perencanaan kebijakan.
umum pembangunan kelautan dan perikanan serta, kebijakan terpadu di bidang kelautan dan perikanan. 2 Subbagian Perencanaan Lintas Sektor dan Luar Negeri. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi pernyusunan dan penyerasian perencanaan. lintas sektor dan kegiatan dengan pendanaan luar negeri. serta integrasi dukungan sektor lain di bidang kelautan. dan perikanan,3 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan,penyusunan rencana program dan anggaran. pengelolaan kinerja keuangan barang milik negara,sumber daya manusia aparatur organisasi dan tata.
laksana kearsipan persuratan dan kerumahtanggaan,serta evaluasi dan pelaporan biro. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan, penyerasian rencana kerja rencana APBN KKP serta analisis. formulasi dan perencanaan dana transfer bidang kelautan dan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 16 Bagian Perencanaan Program dan Anggaran,menyelenggarakan fungsi. a penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan, penyerasian rencana kerja pembangunan kelautan dan. b penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan,penyerasian rencana APBN KKP dan.
c penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis, formulasi dan perencanaan dana transfer bidang kelautan. dan perikanan, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas. a Subbagian Penyerasian Rencana Kerja,b Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan. Belanja Negara dan,c Subbagian Penyusunan Dana Transfer. 1 Subbagian Penyerasian Rencana Kerja mempunyai tugas. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan,dan penyerasian program dan kegiatan pembangunan.
kelautan dan perikanan,2 Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan. Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan. bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian,perencanaan APBN KKP. 3 Subbagian Penyusunan Dana Transfer mempunyai tugas. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, analisis formulasi dan perencanaan dana transfer bidang. kelautan dan perikanan, Bagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan. penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian, perencanaan pengukuran kinerja KKP dan pengelolaan.
informasi kinerja KKP serta penyiapan bahan pimpinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 20 Bagian Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi. a penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan fasilitasi. perencanaan analisis serta harmonisasi indikator kinerja. KKP dan bahan pimpinan, b penyiapan bahan koordinasi perumusan dan fasilitasi. pengukuran indikator kinerja KKP dan,c penyiapan bahan koordinasi analisis pengelolaan. informasi kinerja KKP,Bagian Pengelolaan Kinerja terdiri atas. a Subbagian Perencanaan Analisis dan Harmonisasi,b Subbagian Pengukuran Kinerja dan. c Subbagian Informasi Kinerja,1 Subbagian Perencanaan Analisis dan Harmonisasi.
Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan,koordinasi penyusunan dan fasilitasi perencanaan. analisis serta harmonisasi indikator kinerja KKP dan. bahan pimpinan,2 Subbagian Pengukuran Kinerja mempunyai tugas. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan. fasilitasi pengukuran indikator kinerja,3 Subbagian Informasi Kinerja mempunyai tugas. melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan,pengelolaan informasi kinerja KKP. Pasal 1 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 2 KKP dipimpin oleh Menteri Pasal 2 KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

Related Books