P E D O M A N Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi

P E D O M A N Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi-PDF Download

  • Date:03 Jul 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:23
  • Size:915.29 KB

Share Pdf : P E D O M A N Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi

Download and Preview : P E D O M A N Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi


Report CopyRight/DMCA Form For : P E D O M A N Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi


Transcription:

DAFTAR ISI,DAFTAR ISI 1,BAB I PENDAHULUAN 4,A Latar Belakang 4. B Dasar Hukum 6, C Pembukaan Program Studi PPG di Perguruan Tinggi 6. BAB II PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DI 7. A Ruang Lingkup 7,B Persyaratan dan Dokumen 7,C Prosedur 10. BAB III PENUTUP 13,DAFTAR PUSTAKA 14,LAMPIRAN 15, 1 Surat Pengantar Usul Pembukaan Program Studi PPG dari Pemimpin. Perguruan Tinggi 15, 2 Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat perguruan.
3 Surat persetujuan pembukaan program studi PPG dari Badan Penyelenggara. PTS khusus untuk PTS 18, 4 Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS 19. 5 Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan. Penyelenggara LPTKS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG. sebagai badan hukum khusus untuk LPTKS 21, 6 Bukti Kepemilikan Dana Perguruan Tinggi Penyelenggara atau Unit. Pengelola Program Studi 22,Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK Dikti. Pendidikan Profesi Guru merupakan garda terakhir dari penjagaan mutu. guru yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi dalam hal ini LPTK Lembaga. Pendidikan Tenaga Kependidikan Setelah mengikuti Pendidikan Profesi. Guru maka guru akan memperoleh sertifikat yang menyatakan. kewenangannya untuk mengajar pada jenjang pendidikan yang ditetapkan. Sebaik baiknya mutu pendidikan nasional Indonesia adalah sebaik baiknya. mutu guru Oleh karena itu Pendidikan Profesi Guru memegang peran. sangat strategis dalam peta pendidikan nasional Indonesia. Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005. tentang Guru dan Dosen Pasal 1 1 yaitu Guru adalah pendidik profesional dengan tugas. utama mendidik mengajar membimbing mengarahkan melatih menilai dan mengevaluasi. peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan. pendidikan menengah Penyiapan guru sebagai pendidik profesional dinyatakan dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan diperkuat lagi dengan Undang. undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 1 Undang undang. Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah. program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan. keahlian khusus, Untuk mewujudkan amanah undang undang dalam rangka penyiapan guru profesional maka. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan Program Pendidikan Profesi. Guru PPG dalam bentuk Program Studi PPG Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan. Profesi Guru PPG dilakukan oleh LPTK baik negeri maupun swasta. Saya menyambut baik penerbitan buku Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan. Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk melengkapi Pedoman. Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang diterbitkan oleh Direktorat. Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Terima kasih atas kontribusi berbagai pihak dan. Tim Pengembangan Pedoman Pembukaan Prodi PPG yang telah menyelesaikan pedoman ini. Semoga Pedoman ini dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak yang akan mengusulkan. pembukaan dan berperan serta dalam penyelenggaraan program studi Pendidikan Profesi Guru. di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan guru guru professional di Indonesia. Jakarta 1 Juni 2017,Patdono Suwignjo,Direktur Pengembangan Kelembagaan IPTEK Dikti.
Program studi Pendidikan Profesi Guru merupakan amanah dari Undang. Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Sebagai seorang. professional guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi sertifikat. pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk. mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 74 PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pasal 2 Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Sertifikat Pendidik. bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan. tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi baik yang. diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Pada. ayat 2 dinyatakan bahwa Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S 1 atau D IV sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Dalam rangka memenuhi amanah undang undang tersebut Kementerian Riset Teknologi dan. Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 membuka kesempatan bagi LPTK baik negeri maupun. swasta untuk mengajukan pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru melalui sistem. daring http silemkerma ristekdikti go id Adapun mekanisme dan persyaratan pembukaan. program studi Pendidikan Profesi Guru dijelaskan secara rinci dalam Pedoman Pembukaan. Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pedoman tersebut merupakan kelengkapan dari. Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan menjadi satu. kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembukaan dan penyelenggaraan Program Studi. Pendidikan Profesi Guru di berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak pihak yang telah memberikan kontribusinya. dalam rangka penyusunan Pedoman Pembukaan Program Studi PPG Semoga pedoman. tersebut dapat menjadi rujukan untuk pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru oleh. LPTK di tanah air,Jakarta 1 Juni 2017,PENDAHULUAN,A Latar Belakang. Guru merupakan komponen penting dalam proses pendidikan Apapun kebijakan yang. disusun oleh pemerintah atau pihak berwenang tentang pendidikan pada akhirnya guru. yang melaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran di sekolah Seperti apapun sarana. yang dimiliki oleh sekolah lembaga pendidikan pada akhirnya guru yang mengelola. penggunaannya Itulah sebabnya banyak orang menyebut guru sebagai man behind the gun. dalam proses pendidikan, Seiring dengan pemikiran itu berbagai studi menunjukkan kontribusi guru terhadap hasil. belajar siswa di atas 50 Hattie 2008 Mourshed et al 2010 Pujiastuti dkk 2012 Oleh. karena itu sangat tepat amanat pasal 24 Undang undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru. dan Dosen yang menyebutkan pemerintah pemerintah provinsi pemerintah. kabupaten kota dan lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru. baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk. menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta. untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan. tanggung jawabnya, Agar amanat itu dapat dilaksanakan diperlukan calon guru dalam jumlah yang cukup. dengan kompetensi yang baik dan siap bertugas di berbagai wilayah Indonesia Terkait. dengan upaya mendapatkan calon guru dengan kompetensi yang baik pasal 10 Undang. undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Sertifikasi pendidik diselenggarakan. oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang. terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Sementara itu pasal 4 ayat 1 Peraturan. Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan Sertifikat Pendidik bagi Guru. diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi baik yang. diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara itu pasal 17 ayat 2 Undang undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan. Tinggi menyebutkan pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan. bekerja sama dengan Kementerian Kementerian lain Lembaga Pendidikan non. Kementerian LPNK dan atau organisasi profesi Oleh karena itu diperlukan pedoman. bagaimana tata cara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK mengajukan. Program Studi Pendidikan Profesi Guru PPG dan bagaimana pemerintah menentukan. LPTK mana yang ditetapkan untuk menyelenggarakan PPG Dengan demikian LPTK. mejadi penjaga gawang yang sangat penting untuk menghasilkan calon guru yang baik di. masa depan, Jumlah LPTK di Indonesia sangat banyak dan tersebar di selurih wilayah negeri Data pada.
tahun 2016 menunjukkan jumlah LPTK sebanyak 415 buah terdiri atas 37 LPTK negeri dan. 378 LPTK swasta Data di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristek. Dikti maupun Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi BAN PT menunjukkan kualitas. LPTK juga sangat beragam Oleh karena itu diperlukan mekanisme agar hanya LPTK yang. baik yang diizinkan melaksanakan program PPG sehingga dipastikan akan dihasilkan. lulusan PPG yang bermutu, Agar PPG mampu menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi baik program PPG. harus mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi serta bakat menjadi. guru dan setelah itu diproses melalui pendidikan yang baik pula Di beberapa negara yang. dikenal pendidikan bermutu misalnya Finlandia Jepang Hongkong dan Singapore. menerapkan seleksi ketat untuk LPTK bahkan hanya lulusan SLTA peringkat 1 s d 10 yang. boleh masuk mendaftar ke LPTK Sahlberg 2011 Friedman 2014 Samani 2016 Prinsip. garbage in garbage out tampaknya diperhatikan di negara negara tersebut. Sejak tahun 2010 jumlah pendaftar ke LPTK di Indonesia meningkat dengan signifikan. sebagai dampak pemberian tunjangan profesi kepada guru Dengan demikian yang. diperlukan adalah pola seleksi yang bagus untuk dapat memastikan mahasiswa baru LPTK. benar benar berpotensi menjadi guru yang baik Seleksi seperti ini yang belum diterapkan. di banyak LPTK ketika menerima mahasiswa Sarjana sehingga masih sering muncul. keluhan terhadap kualitas lulusannya Oleh karena itu untuk mendapatkan calon guru yang. baik seleksi masuk yang ketat bagi calon mahasiswa PPG perlu diterapkan. Proses pendidikan di PPG harus dipastikan berjalan dengan baik sehingga mahasiswa baru. yang bermutu benar benar mengalami proses pembelajaran yang baik sehingga nantinya. menjadi calon guru yang bermutu pula Terkait dengan itu pasal 7 ayat 3 Peraturan. Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan beban belajar diatur dalam. kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh LPTK dengan mengacu ke Standar Nasional. Pendidikan Namun demikian mengingat bervariasinya mutu LPTK diperlukan kurikulum. PPG yang bersifat nasional dengan tetap memberikan kesempatan kepada LPTK. memasukkan ciri khas yang menjadi keunggulannya, Tugas guru tidak hanya mengajar tetapi mendidik dan salah satu syarat menjadi pendidik. yang baik adalah mampu menjadi teladan bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari. hari Oleh karena itu pendidikan karakter merupakan komponen penting dalam proses. pendidikan di PPG Agar pelaksanaan pendidikan karakter berjalan efektif PPG. memerlukan asrama mahasiswa sehingga proses pembinaan karakter dapat dilaksanaan. selama 24 jam Itulah yang menjadi argumen munculnya pasal 23 ayat 1 Undang undang. No 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan sistem. pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama Pola ikatan dinas memungkinkan. pemerintah dapat mendistribusikan guru baru ke seluruh wilayah Indonesia sedangkan. dengan asrama diharapkan pembinaan karakter mahasiswa PPG dapat dilaksanakan. dengan efektif, Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 menyebutkan jumlah mahasiswa. PPG setiap tahun ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Menristekdikti Bahkan penjelasan. pasal tersebut menyebutkan jumlah mahasiswa PPG untuk calon guru di sekolah di bawah. Kementerian Agama pun ditentukan oleh Menristekdikti dengan memperhatikan. pertimbangan Menteri Agama Dengan ketentuan itu dapat dijaga agar terjadi. keseimbangan antara jumlah lulusan PPG dengan kebutuhan guru baru. Akreditasi seringkali menjadi persyaratan lulusan ketika yang bersangkutan melamar. pekerjaan Oleh karena itu program studi PPG yang dibuka di LPTK harus dipastikan. memenuhi persyaratan akreditasi minimal saat dibuka dan diharapkan meningkat. akreditasinya seiring dengan perkembangannya Jadi persyaratan membukan program. studi PPG harus sejalan dengan persyaratan dalam borang akreditasi yang diterbitkan oleh. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan karateristik yang. heterogen Oleh karena itu distribusi LPTK yang ditunjuk untuk melaksanakan program. studi PPG tentu juga memperhatikan kondisi geografis tersebut Dengan demikian. pemilihan LPTK yang mampu menghasilkan lulusan program studi PPG dengan mutu. sangat baik dengan distribusi geografis merata agar PPG dapat terjangkau oleh calon. mahasiswa perlu dipertimbangkan dengan sungguh sungguh. Dengan berlakunya Undang undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. seharusnya setiap guru baru merupakan lulusan PPG sehingga memiliki sertifikat pendidik. Apalagi pasal 82 ayat 2 menyebutkan bahwa semua guru yang belum memiliki sertifikat. pendidikan harus memilikinya dalam waktu sepuluh tahun sejak undang undang diterbitkan. Memang mulai tahun 2012 Pemerintah telah merintis PPG berbeasiswa yang dikaitkan. dengan program SM3T Namun demikian jumlah program studi dan jumlah mahasiswa. masih sangat terbatas dibanding kebutuhan guru baru Oleh karena itu segera diperlukan. Program Studi PPG reguler untuk memenuhi kebutuhan guru baru yang bersertifikat. B Dasar Hukum, Dasar hukum pembukaan Program Studi PPG adalah sebagai berikut. 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional. 2 Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3 Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tim Pengembangan Pedoman Pembukaan Prodi PPG yang telah menyelesaikan pedoman ini Semoga Pedoman ini dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak yang akan mengusulkan pembukaan dan berperan serta dalam penyelenggaraan program studi Pendidikan Profesi Guru di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan guru guru professional di Indonesia

Related Books